PengajuanCc 2021 2022 Pengajuan Cc 2021. Adapun mekanisme pengajuan sikm adalah dengan cara melampirkan atau mengunggah persyaratan administrasi yang diperlukan. .di setujui pengajuan kartu kreditnya.ketiga, pengisian form pengajuan cc. Honda Civic Hatchback 2021 - Daftar Harga, Spesifikasi from pengajuan inpassing Sebagai seorang pendidik, Anda tentu sudah tidak asing lagi dengan Tunjangan Profesi Guru TPG, bukan? Tunjangan ini adalah bentuk apresiasi negara kepada guru atas profesionalisme dan etos kerjanya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tunjangan profesi guru merupakan tunjangan yang diberikan kepada guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik sebagai bukti penghargaan atas profesionalitasnya melalui program program sertifikat yang diselenggarakan oleh pemerintah. Meski sudah memiliki sertifikat pendidik, guru tetap harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan untuk mendapatkan tunjangan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 14, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan yang dimaksud tersebut dijelaskan di pasal 15, yaitu meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain, salah satunya adalah tunjangan profesi. Sebelumnya dalam Pasal 2 disebutkan bahwa pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat karena itu, tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. Guru pemegang sertifikat juga harus memenuhi kriteria tertentu untuk mendapatkan tunjangan profesi. Kriteria tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pembagian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Penghasilan Tambahan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil PNSD tentang Tunjangan Profesi Guru biasanya berubah setiap tahun; baik dari segi waktu pencairan maupun jumlah. Untuk tahun 2018, pemerintah bahkan menaikkan besaran anggaran sebesar 6% dari tahun sebelumnya. Untuk terdaftar sebagai penerima tunjangan profesi, guru tidak boleh terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan bagi guru PNSD atau dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, dan dilarang merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau guru merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Pemberian tunjangan ini diharapkan agar guru memiliki akses yang lebih luas terhadap ilmu pengetahuan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pedagogi. Pembayaran tunjangan profesi dihentikan apabila guru penerima tunjangan meninggal dunia, mencapai batas pensiun, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, mendapat tugas belajar, meninggalkan tugas mengajar tanpa izin. . surat tugas dari pejabat yang berwenang, atau tidak lagi bertugas. sebagai guru atau pengawas tahun sebelumnya, yaitu 2021, terdapat 4 jenis Tunjangan Profesi Guru . Namun berbeda pada tahun 2022, dimana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengumumkan 5 jenis tunjangan profesi guru khusus mulai tahun 2022 melalui peraturan Guru PNSDGuru PNSD penerima tunjangan profesi, di antaranya harus memiliki Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi SKTP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka juga harus memenuhi beban kerja guru, dan memiliki nilai penilaian prestasi kerja terendah tunjangan profesi guru untuk PNSD mengacu pada Permendikbud Nomor 4 Tahun 2022. Permendikbud ini merupakan peraturan terbaru yang digunakan untuk pencairan atau pembayaran TPG sertifikasi pada tahun 2022. Besaran TPG untuk guru PNSD adalah satu kali gaji pokok per bulan. Tunjangan profesi akan aktif setiap tiga bulan atau triwulanan. Biasanya akan cepat terjadi pada bulan Maret sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan besaran atau besaran gaji pokok PNSD, masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Artinya aturan ini masih dijadikan acuan untuk pembayaran gaji pokok PNSD itu Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, disebutkan bahwa untuk golongan III-A tentunya berstatus S1 atau D4 atau diploma dengan masa kerja 0 tahun, kisaran gajinya adalah Rp. sampai dengan Rp. untuk golongan terakhir yang menempati pangkat tertinggi dalam kepangkatan PNS berkisar Rp. menjadi Rp. artinya hampir Rp. Jumlah tersebut sesuai dengan acuan PP Nomor 15 Tahun 2019 yang masih berlaku hingga saat Guru CPNSDBagi guru berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah CPNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik, mengajar sesuai dengan sertifikat pendidiknya, namun belum mengikuti program prajabatan atau latsar dan memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan besaran TPG sesuai dengan Permendikbud Nomor 4 Tahun 2022 yaitu satu kali gaji pokok dikalikan 80% per bulan. Aturan ini berlaku mulai tahun 2016 sehingga tahun sebelumnya tidak diberikan dan tidak dianggap kurang bayar carry over. Artinya untuk guru yang masih CPNS, perhitungan gajinya masih 80% dari gaji pokok. Sedangkan besaran gaji pokok ini masih mengacu pada PP No 15 Tahun 2019, yaitu besaran gaji pokok CPNS golongan III-A sebesar Rp. x 80%, sehingga total yang diperoleh adalah Rp. Guru non PNS InpassingYang kita ketahui bersama, SK Inpassing itu dikeluarkan oleh pemerintah dan juga sangat resmi, guna menyetarakan guru non-PNS atau guru non-PNS. Persyaratan pengajuan penerimaan guru non-PNS adalah melengkapi beberapa berkas lamaran Inpassing, guru non-PNS guru non-PNS, mengenai rekrutmen guru non-PNS sangat penting untuk menunjang kebutuhan yang semakin meningkat, Tidak diragukan lagi ,Besaran Tunjangan Profesi Guru TPG bagi guru non-PNS inpassing mengacu pada Persesjen Kemdikbud Nomor 18 Tahun 2021. Jadi ini merupakan aturan yang mengatur pemberian tunjangan profesi atau sertifikasi bagi non pekerja. guru gaji guru masuk dalam kategori satu kali gaji pokok PNS per bulan. Dimana untuk gaji pokok PNS mengacu pada PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji Aparatur Sipil Negara ASN atau sesuai dengan keputusan inpassing sesuai dengan Sekjen Kemendikbud Nomor 18 Tahun Guru non PNS yang non InpassingInpassing merupakan program yang bertujuan untuk menyetarakan guru non-PNS dengan guru PNS dalam hal mutu akademik, masa kerja, dan yang telah memiliki ijazah pendidikan. Guru non-PNS atau guru yang belum lulus besaran tunjangan profesinya tetap mengacu pada Persesjen Kemendikbud Nomor 18 Tahun 2021 yaitu sebesar Rp. per bulan. Jadi, bagi guru non-PNS yang belum inpassing harus segera mengurus SK inpassingnya agar TPGnya bisa setara dengan satu gaji pokok Guru PPPKSeperti yang kita ketahui bersama, sebelumnya tidak ada peraturan tentang tunjangan profesi guru PPKK. Peraturan untuk guru P3K ini baru akan berlaku pada tahun 2022 dan akan mulai dibayarkan pada tahun besaran tunjangan profesi guru PPPK mengacu pada Sekjen Kemendikbud Nomor 18 Tahun 2021. Menurut aturan ini, besaran tunjangan profesi guru PPPK adalah satu kali gaji pokok atau sesuai dengan ketentuan. ketentuan. sebuah keputusanKemudian untuk gaji pokok PPPK mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020. Sehingga Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 ini menjadi dasar penetapan gaji PPPK sebagaimana tercantum dalam lampiran mengenai gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dengan perjanjian kerja. .Rata-rata guru PPPK berada pada kelompok 9 sembilan. Untuk guru P3K, guru ini memiliki masa kerja 0 tahun dan duduk di kelas 9 dengan gaji pokok Rp. dan akan mengalami kenaikan gaji berkala setiap 2 tahun. Namun, mungkin saja guru pertolongan pertama ini dipromosikan ke peringkat. Dengan catatan harus memenuhi credit score yang ada, dimana siklus promosinya setiap 3 atau 4 tahun sekali.

PencairanInpassing Guru Non PNS Kemenag 2017. Kemenag mengeluarkan surat edaran supaya tunjangan kurang bayar ini segera disalurkan. Sas Read More . Syarat Guru Honorer Penerima Gaji UMR 2017. Add Comment Honorer Edit. Syarat Guru Honorer Penerima Gaji UMR 2017. Kabar gembira untuk honorer muapun honorer K2 karna akan menerima/digaji sesuai

BNews–NASIONAL– Terkait gaji guru honorer dibawah Kementrian Agama Kemenag diketahui bersama selama ini dinilai masih jauh di bawah harapan. Banyaknya guru honorer yang belum disertifikasi tidak sebanding dengan kuota pengangkatan per tahun. “Bila tidak ada lompatan, akan banyak guru-guru yang tak pernah merasakan sertifikasi sampai pensiun,” ungkap Dirjen Pendidikan Islam, Kemenag, Ali Rhamdani dalam keterangan tertulisnya 5/9/2020. Untuk guru madrasah non-PNS di Kemenag memang masih menjadi masalah yang tak mudah dipecahkan hingga kini. Beban tugas guru honorer mendapat beban tugas yang sama dengan guru PNS. Mereka mengajar dengan jumlah jam yang sama tingginya, namun kesejahteraannya jauh di bawah PNS. Sampai saat ini, guru honorer nonsertifikasi dan nonpenyesuaian inpassing hanya mendapat gaji dari pemerintah sebesar Rp250 ribu per bulan dan sedikit tambahan insentif dari dana Bantuan Operasional Sekolah BOS. Hal itu masih dirasakan tidak adil bagi guru honorer. Angka ini, kata Ali, memang sifatnya sebagai pendukung saja, bukan tarif dasar. Namun harus diakui itu masih jauh di bawah garis kebutuhan hidup saat ini. Untuk itu Ali mengatakan, ke depan pihaknya akan meninjau ulang permasalahan ini agar dapat dicarikan solusi yang terbaik. Penghargaan kepada guru itu penting sebagai cara pemerintah menghargai karya bhakti anak bangsa. DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS KLIK DISINI “Memang salah satu tujuan acara evaluasi adalah mencari titik kekurangan untuk diperbaiki. Keluhan-keluhan guru akan kita tangkap betul dan kami respek terhadap persoalan ini,” tegasnya. “Ada yang melapor ke Saya, sebagian guru di desa-desa ada harus berkeliling ke rumah-rumah sebagian siswanya karena sekeluarga tidak ada yang memiliki ponsel,” katanya. Dengan cara jemput bola seperti itu, pastinya energinya akan sangat besar dan biayanya pasti akan meningkat. Ia ingin memastikan, negara hadir pada saat seperti itu. “Tunjangan profesi guru sebenarnya salah satu bentuk kehadiran negara walaupun jumlahnya belum sesuai harapan,” katanya. Saat ini, kuota sertifikasi setiap tahun adalah 10 ribu orang. Bila saat ini terdapat 400 ribu guru honorer yang belum disertifikasi, maka diperlukan waktu 40 tahun lagi mengentaskan mereka semua. Itupun jumlahnya segera bertambah lagi. Terdapat tiga kategori tunjangan guru bukan PNS. Pertama, guru Non-PNS yang sudah sertifikasi dan juga sudah inpassing penyesuaian. Mereka mendapat hak tunjangannya sebagaimana guru PNS. Kedua, guru non-PNS yang belum sertifikasi tetapi sudah inpassing. Mereka mendapat tunjangan sebesar Rp1,5 juta per bulan dan honor kelebihan jam mengajar. Ketiga, guru yang belum sertifikasi dan belum inpassing. Mereka mendapat insentif sebesar Rp250 ribu per bulan, dan honor tenaga mengajar yang bersumber dari dana BOS. */Her

VERVALSK INPASSING NON PNS Kepada seluruh guru inpassing Dilingkungan kemenag kab. Bogor, sehubungan akan dilaksanakan Verval SK Inpas Verval. BREAKING NEWS VERVAL SKAKPT 2018. INFO GAJI GURU HONORER TAHUN 2017. Peraturan Pemerintah tentang Sertifikasi Guru terbaru tahun 2017 Program Inpassing Guru – Menjadi guru tentu merupakan sebuah pekerjaan yang berperan amat besar pada perkembangan pendidikan. Sementara itu keberadaan sekolah selalu dikembangkan seiring berkembangnya zaman. Dengan demikian, kebutuhan guru juga akan bertambah guru menyebabkan tak semua guru pada instansi atau lembaga pendidikan berada dalam naungan ASN alias menjadi Pegawai Negeri Sipil PNS. Sebab tentu saja kuotanya tidak terlalu banyak dan terdapat beberapa seleksi khusus. Di antaranya yakni seleksi kualifikasi akademik, sertifikat pendidik maupun lama masa PNS sendiri, secara tidak langsung akan mengangkat taraf kesejahteraan hidup para guru melalui besaran gaji pokok ideal serta beberapa tunjangan yang ada. Selain itu, terdapat beberapa manfaat lainnya yang bisa guru PNS jika Anda belum berkesempatan untuk menjadi guru PNS, tidak perlu khawatir. Anda masih bisa mendapatkan kebermanfaatan tersebut melalui program resmi yang diselenggarakan pemerintah yakni Program Inpassing Itu Program Inpassing Guru?Program Inpassing Guru merupakan program resmi yang mengarahkan para guru Non – PNS dengan kriteria tertentu untuk bisa menyetarakan gelar dengan guru PNS. Tentu terdapat persyaratan khusus misalnya dari kualifikasi akademik, Serdik maupun lama masa kerja. Guru Non – PNS yang dapat mengikuti program Inpassing harus terseleksi resmi sehingga mendapat jaminan pengangkatan oleh satuan pendidikan melalui pemerintah pusat atau juga melalui jaminan pengangkatan dari satuan atau penyelenggara pendidikan yang dipelopori oleh masyarakat dengan syarat tertentu. Misalnya satuan pendidikan yang dikembangkan masyarakat telah memiliki izin pendirian dari pemerintah pusat atau Program Inpassing Guru ini sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Permendiknas pada No. 22/2010 terkait Perubahan pada Permendiknas dengan No. 47/2007 terkait Penetapan Inpassing Jabatan Fungisonal Bagi GBPNS Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil serta perhitungan angka penerapannya, guru yang dapat mendapatkan program Inpassing alias penyetaraan akan mendapatkan tunjangan bulanan di mana besarannya setara dengan para guru gaji yang diterima akan disesuaikan dengan persyaratan golongan. Sebagaimana perhitungan angka kredit pangkat dan jabatan yang diterima selama masih aktif dalam mengajar peserta didik. Program ini senantiasa diselenggarakan setiap tahunnya. Hanya saja, waktu pelaksanaannya tidak kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi para guru agar selalu update serta memiliki banyak wacana. Hal ini bertujuan agar kesejahteraan para guru dapat terlaksana. Selain itu, mereka juga dapat mengetahui lebih mendalam mengenai mekanisme pendaftaran, persyaratan serta pelaksanaan seleksi bagi guru yang ingin mengikuti program Pendaftaran Program Inpassing GuruUntuk dapat mengikuti seleksi program kesetaraan ini, maka para guru harus mengikuti seleksi terlebih dahulu. Pendaftarannya sendiri terdiri dari dua jalur yakni secara online maupun pendaftaran pertama yang bisa diikuti yakni dengan mendaftar secara offline. Pada pendaftaran ini terdapat beberapa berkas yang harus dikumpulkan. Beberapa di antaranya yakni Pertama, menyiapkan berkas – berkas sesuai dengan persyaratan dari penyelenggara program Inpassing. Pastikan Anda mengetahui ketentuan dari warna map pada setiap jenjangnya. Yakni, jenjang SD menggunakan map berwarna jenjang SMP sendiri Anda bisa menggunakan warna biru. Perlu diperhatikan, setiap satu mapnya itu akan diberikan pada satu orang Anda harus segera menyiapkan sekaligus mencetak Lembar Identitas Pengusul atau biasa disingkat dengan LIP pada informasi penyelenggaran segera tempelkan pada cover map di halaman depan. Usahakan Anda menempatkan amplop dalam tempat yang tersegel dengan rapi. Sebab jika tidak, dikhawatirkan bahwa surat yang Anda kirimkan bisa mengalami berbagai surat yang telah tersegel dengan rapi perlu Anda kirimkan pada alamat resmi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan pencatatan berikut yang ditujukan pada Direktur Pembinaan PTK Dikdas, Ditjen Dikas Kemdikbud pada PO BOX 1316 JKS 12013. Jangan lupa untuk mencantumkan kode LIP di pojok kanan atas amplop yang saja, di masa pandemi seperti sekarang, pengiriman secara offline bisa saja mengalami beberapa kendala. Sehingga hal ini menjadi pertimbangan kebijakan dengan adanya pendaftaran jalur online. Tentu saja, hal ini akan memberikan sedikit kemudahan bagi pendaftar yang lokasi tempat tinggal sangat jauh. Selain itu juga menghemat biaya pengiriman berkas secara offline. Beberapa langkah di antaranya yakniPertama, perlu untuk menunjukkan bahwa guru terkait telah mendaftar sebagai guru Non PNS atau masuk kategori dalam GBPNS serta telah memenuhi persyaratan sesuai dengan jika guru tersebut sudah dapat memenuhi persyaratan, maka cguru tersebut akan mendapatkan nomor urut. Nomor urut inilah yang akan menjadi panduan bagi calon guru untuk melihat informasi mengenai kelulusan dirinya saat mencari data pada situs laman Kedua, perlu diketahui, bahwa prosedur pendaftaran online, Kepala Sekolah memiliki tugas untuk bisa memeriksa melalui ketersediaan maupun keabsahan. Bisa juga dengan membuatkan surat selain itu, Kepala Sekolah juga perlu untuk mengirimkan beberapa berkas yang sudah mendapatkan verifikasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nantinya, pengiriman dokumen tersebut dapat didistribusikan untuk pertimbangan tujuan pengusulan guru yang ingin mengikuti program guru – guru yang mengajar di Sekolah Indonesia Luar Negeri SILN, Kepala Sekolah dapat melampirkan keabsahan maupun kelengkapan pada berkas administrasi pada Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang lokasinya berada di Luar Negeri LN.Ketiga, sebelum men-submit segala berkasnya, jangan lupa untuk melakukan screening terlebih dahulu untuk menghindari ada berkas – berkas yang terlewat. Nah, jangan sampai peluang untuk mendapatkan program Inpassing gagal lantaran berkas yang tidak verifikasinya tidak terlalu rumit. Anda hanya perlu untuk mengirimkan keseluruhan berkas yang ada pada Direktorat Pembinaan Guru. Strategi untuk MendapatkanProgram Inpassing GuruAgar Anda tidak ketinggalan informasi mengenai program Inpassing, maka ada beberapa strategi yang harus dilakukan. Beberapa di antaranya yakni, sering menanyakan pada guru sekitar ataupun mencari info pada Dinas Kependidikan seperti ini biasanya memang tidak mudah didapatkan. Sehingga Anda perlu untuk melakukan usaha lebih agar dapat lebih cepat mengetahuinya. Bisa juga dengan cara lebih banyak eksplor melalui akses lainnya lagi, Anda juga bisa menanyakan pada beberapa guru yang sudah mendaftar program demikian ulasan mengenai program Inpassing guru dan beberapa mekanisme pendaftaran yang bisa Anda lakukan. Semoga dengan adanya ulasan ini, para guru Non – PNS dapat lebih meningkatkan kesejahteraan diri masing – masing melalui program diri Anda sebagai anggota dan dapatkan pelatihan gratis setiap bulan untuk meningkatkan kompetensi sebagai pendidik. Caranya, klik pada link INI atau poster berikut untuk gabung menjadi member shd/shd Potongan tukin mungkin tidak jadi soal Cara mengetahui status Inpassing guru non PNS melalui beberapa tahapan, New! HGN 2020, Kemenag Serahkan Bantuan Subsidi Gaji Guru Non-PNS; Kemenag Proses Pencairan BSU Guru PAI Non PNS, Begini Tahapannya – New! Komentar Ramai Tentang BSU, Kemenag Minta Kanwil Kawal Pencairan BSU Guru Madrasah Non JAKARTA - Kementerian Agama Kemena telah menyelesaikan pembayaran tunjangan kepada seluruh guru madrasah bukan PNS yang telah memiliki SK Inpassing dan Sudah Lulus Sertifikasi. "Pembayaran tunjangan inpassing sudah tuntas di awal 2019. Kini, Kemenag sudah selesaikan tunjangan yang terhutang," kata Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Suyitno seperti dilansir dari laman Kemenag, Rabu 16/1. Menurutnya, inpassing atau penetapan jabatan fungsional guru bukan Pegawai Negeri Sipil PNS sejak 2011 telah menjangkau orang. Namun, SK Inpassing baru dimulai Januari 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan PNS pada Kementerian Agama. Dalam prosesnya, ada tunjangan yang terhutang dan kini sudah dibayarkan. "Berdasarkan data terkini, masih terdapat Guru Bukan PNS yang belum menjalani proses inpassing," lanjutnya. Selain itu, Suyitno mengatakab, Kemenag juga telah menyelesaikan pembayaran sertifikasi kepada para guru madrasah baik PNS maupun non-PNS. Data guru madrasah sampai penutup tahun 2018 adalah sebanyak orang guru. Dari jumlah itu, sebanyak orang 44,12 persen, terdiri atas guru PNS dan orang guru Bukan PNS, telah mendapatkan sertifikasi. Namun jika didasarkan data 31 Desember 2005, ketika Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengamanatkan sertifikasi, maka capaian pelaksanaan sertifikasi guru di Kemenag telah mencapai 94,86 persen. "Capaian ini dinilai cukup menggembirakan bagi guru madrasah yang selama ini acap kali melancarkan protes terkait tertunggaknya tunjangan," tambah Guru Besar UIN Raden Fatah Palembang ini. Suyitno menambahkan, pemenuhan pembayaran kepada guru-guru di lingkup Kemenag merupakan hal yang terus diperjuangkannya selama menjabat. “Pemenuhan pembayaran tunjangan tak semudah membalik telapak tangan karena terbatasnya APBN,” katanya. Pemenuhan tunjangan para guru pada penutup 2018 ini merupakan hadiah akhir tahun yang diharapkan menjadi pemacu semangat mengajar para guru. Mekanisme ini juga menjadi bagian penting dari peningkatan kompetensi guru dengan cara mendorong profesionalitas dalam keilmuan dan metode pengajarannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 164 tahun tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, tunjangan Profesi Guru PNS yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan dibayarkan sebesar satu bulan gaji pokok yang diterimanya, sedangkan untuk Guru Bukan PNS dibayarkan sebesar Rp 1,5 juta per bulan. Dari tahun ke tahun jumlah guru terus meningkat. Populasi guru baru terus berkejaran dengan kuota sertifikasi yang jumlahnya terbatas. Tahun 2018, alokasi anggaran untuk sertifikasi guru madrasah hanya untuk orang. Kuota ini akan diberikan kepada para guru yang sudah mengikuti Program PPG Pendidikan Profesi Guru yang kini tengah mengikuti rangkaian perkuliahan di perguruan tinggi dan akan selesai pada awal bulan April 2019. Tunjangan profesi guru madrasah pada tahun anggaran 2019 telah diusulkan ke Bagian Perencanaan Ditjen Pendidikan Islam sebesar Rp 10,2 triliun. Dari anggaran yang telah dialokasikan tersebut masih terdapat kekurangan untuk pemenuhan tunjangan profesi guru bukan PNS sebesar Rp 329,1 miliar. Bagaimana dengan guru yang dalam tiga bulan terakhir ini misalnya, belum mendapat tunjangan profesi? Suyitno menjelaskan bahwa itu bisa jadi karena dua hal. Pertama, guru yang bersangkutan pada bulan tersebut tidak memenuhi kewajiban mengajar minimal 24 JPM. Jika demikian, tunjangan memang tidak bisa dibayarkan. Kedua, anggaran di Kabupaten/Kota yang bersangkutan tidak cukup. Jika seperti ini, maka status tunjangannya menjadi terhutang yang akan dibayarkan pada 2019. SILAHKANDI CEK TABEL DAN DAFTAR GAJI GURU TERBARU YANG SUDAH DAPATKAN SK INPASSING Berita Guruku Infomasi Pendidikan Terbaru, Berita Tunjangan Guru, Berita Honorer. Untuk rekan-rekan guru yang sudah mendapatkan SK inpassing, berikut adalah besaran gaji yang akan rekan-rekan tabel gaji terbaru Untuk rekan-rekan JAKARTA-Kementerian Agama mengklaim telah menuntaskan pembayaran tunjangan kepada seluruh guru madrasah bukan PNS yang telah memiliki SK inpassing dan sudah lulus sertifikasi pada awal tahun ini."Pembayaran tunjangan inpassing sudah tuntas di awal 2019. Kini, Kemenag sudah selesaikan tunjangan yang terhutang," ujar Direkrur Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama Suyitno dikutip dari laman resmi Kementerian Agama, Kamis 17/1/2019.Menurutnya, inpassing atau penetapan jabatan fungsional guru bukan Pegawai Negeri Sipil PNS sejak 2011 telah menjangkau orang. Namun, SK Inpassing baru dimulai Januari 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan PNS pada Kementerian Agama. Dalam prosesnya, ada tunjangan yang terhutang dan kini sudah dibayarkan. "Berdasarkan data terkini, masih terdapat guru bukan PNS yang belum menjalani proses inpassing," lanjutnya. Selain itu, kata Suyitno, Kemenag juga telah menyelesaikan pembayaran sertifikasi kepada para guru madrasah baik PNS maupun guru madrasah sampai penutup 2018 adalah sebanyak orang guru. Dari jumlah itu, sebanyak orang 44,12%, terdiri dari guru PNS dan orang guru bukan PNS, telah mendapatkan sertifikasi. Namun jika didasarkan data tanggal 31 Desember 2005, ketika Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengamanatkan sertifikasi, maka capaian pelaksanaan sertifikasi guru di Kemenag telah mencapai 94,86%."Capaian ini dinilai cukup menggembirakan bagi guru madrasah yang selama ini acap kali melancarkan protes terkait tertunggaknya tunjangan," ujar menambahkan, pemenuhan pembayaran kepada guru-guru di lingkup Kemenag merupakan hal yang terus diupayakan.“Pemenuhan pembayaran tunjangan tak semudah membalik telapak tangan karena terbatasnya APBN,” katanya. Pemenuhan tunjangan para guru pada akhir 2018 ini merupakan hadiah akhir tahun yang diharapkan menjadi pemacu semangat mengajar para guru. Mekanisme ini juga menjadi bagian penting dari peningkatan kompetensi guru dengan cara mendorong profesionalitas dalam keilmuan dan metode pengajarannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 164 tahun tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, tunjangan profesi guru PNS yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan dibayarkan sebesar 1 bulan gaji pokok yang diterimanya, sedangkan untuk guru bukan PNS dibayarkan sebesar Rp1,5 juta per tahun ke tahun jumlah guru terus meningkat. Populasi guru baru terus berkejaran dengan kuota sertifikasi yang jumlahnya terbatas. Pada 2018, alokasi anggaran untuk sertifikasi guru madrasah hanya untuk orang. Kuota ini akan diberikan kepada para guru yang sudah mengikuti Program PPG Pendidikan Profesi Guru yang kini tengah mengikuti rangkaian perkuliahan di perguruan tinggi dan akan selesai pada awal April 2019. Tunjangan profesi guru madrasah pada tahun anggaran 2019 telah diusulkan ke Bagian Perencanaan Ditjen Pendidikan Islam sebesar Rp10,2 triliun. Dari anggaran yang telah dialokasikan tersebut masih terdapat kekurangan untuk pemenuhan tunjangan profesi guru bukan PNS sebesar Rp329,1 untuk guru yang dalam 3 bulan terakhir ini misalnya, belum mendapat tunjangan profesi, Suyitno menjelaskan bahwa itu bisa jadi karena dua hal. Pertama, guru yang bersangkutan pada bulan tersebut tidak memenuhi kewajiban mengajar minimal 24 JPM. Jika demikian, tunjangan memang tidak bisa anggaran di kabupaten/kota yang bersangkutan tidak cukup. Jika seperti ini, maka status tunjangannya menjadi terhutang yang akan dibayarkan pada 2019. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini kemenag Editor Mia Chitra Dinisari Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam PencairanInpassing Guru Non PNS Kemenag 2017. Kemenag mengeluarkan surat edaran supaya tunjangan kurang bayar ini segera disalurkan. Sasaran pembayarannya untuk 82.090 orang guru. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin menuturkan, mereka menanggung utang pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) inpassing sejak periode 2016.
Ketiga guru yang belum sertifikasi dan belum inpassing. Mereka mendapat insentif sebesar Rp 250 ribu per bulan, dan honor tenaga mengajar yang bersumber dari dana BOS. (esy/jpnn) Artikel ini tayang di judul Alhamdulillah, Ini Kabar Gembira dari Kemenag untuk Guru Honorer, Soal Gaji , Buruan Di Simak, Semoga Berkah
KenaikanPangkat PNS Di BKN Terbaru 2017, Informasi mengenai kanaikan pangkat guru/maupun pns akan kembali admin sampaikan kali ini mengenai kenaikan pangkat PNS dari BKN. Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar
Ketiga guru yang belum tersertifikasi dan belum mengikuti inpassing. Mereka mendapat insentif sebesar Rp 250 ribu per bulan, serta honor tenaga mengajar yang bersumber dari dana BOS. Gaji Guru Honorer Madrasah Guru Honorer Madrasah Kabar dari Kemenag Kemenag Kementerian Agama Nasib Gaji Guru Honorer Madrasah Plt Dirjen Pendidikan Islam
.
  • ajbo8dq49x.pages.dev/363
  • ajbo8dq49x.pages.dev/775
  • ajbo8dq49x.pages.dev/12
  • ajbo8dq49x.pages.dev/235
  • ajbo8dq49x.pages.dev/119
  • ajbo8dq49x.pages.dev/508
  • ajbo8dq49x.pages.dev/863
  • ajbo8dq49x.pages.dev/386
  • ajbo8dq49x.pages.dev/751
  • ajbo8dq49x.pages.dev/775
  • ajbo8dq49x.pages.dev/609
  • ajbo8dq49x.pages.dev/447
  • ajbo8dq49x.pages.dev/449
  • ajbo8dq49x.pages.dev/816
  • ajbo8dq49x.pages.dev/366
  • gaji guru inpassing kemenag